Kucuran APBN 2019 untuk Kabupaten Pohuwato Rp1,018 T

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo-Jumlah dana APBN yang akan mengalir ke Kabupaten Pohuwato di 2019 nanti adalah Rp1,018 T. Alokasi dana tersebut meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga sebesar Rp139,16 M serta alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp878,87 M. Belanja satker terdiri dari 20 DIPA Kewenangan Kantor Daerah sebesar Rp124,13 M dan 3 DIPA Tugas Pembantuan sebesar Rp15,03 M. Sementara alokasi belanja transfer meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (Rp9,65 M), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp2,17 M), Dana Alokasi Umum (Rp529,42 M), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp148,41 M), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Rp68,23 M), Dana Insentif Daerah (Rp32,32 M), dan Dana Desa (Rp88,67 M). Jumlah alokasi ini terungkap dalam acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2018 sekaligus dirangkai dengan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2019 Kabupaten Pohuwato, Selasa (18/12), di Aula Panuwa Kabupaten Pohuwatu.   

Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma dan Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf menyerahkan DIPA secara langsung kepada seluruh Kepala Satker. Dalam sambutannya Syarif beharap agar alokasi APBN 2019 yang mengalir ke Pohuwato dapat berdampak signifikan dalam menstimulus perekonomian regional setempat. “Untuk mewujudkannya diperlukan sinergi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga nantinya pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar Syarif. Selain itu, Bupati Syarif juga menyerahkan secara simbolis Daftar Alokasi Dana kepada kepala desa yang baru saja dilantik. “Untuk para Kepala Desa yan baru dilantik, tolong agar dikawal terus pemanfaatan dana desa, sehingga benar-benar berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kalian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma dalam sambutannya mengajak kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemda untuk terus mengawal dan memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di masing-masing unit demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. “Terdapat kecenderungan penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun yang selalu berulang setiap tahun. Kondisi ini tentunya kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas,” papar Fatma. Sebelumnya, Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf sebagai wakil Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di wilayah Pohuwato menyampaikan laporan pengantar. Abdul memaparkan bahwa alokasi DIPA terbesar untuk satker di Pohuwato diperoleh Polres Pohuwato, Kantor Kemenag Pohuwato, dan KPU Pohuwato. “Agar pelaksanaan anggaran nantinya dapat berjalan efektif dan berdampak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan koordinasi antara satker instansi vertikal, pemda, dan KPPN Marisa”, ujar Abdul. Dana yang cukup besar tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi regional Kabupaten Pohuwato serta sejalan dengan tema dari kebijakan fiskal nasional di tahun 2019 adalah “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia”. (DvL)

  • Whatsapp

Index Berita