Mewujudkan Kesetaraan Gender di Bumi Hulondalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo (2/7) – Visi Pembangunan Negara Indonesia salah satunya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, serta keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Sebagai wujud komitmen implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Mengawal Implementasi PUG di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma dan diikuti seluruh anggota Tim Implementasi PUG Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Sebagai narasumber dihadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurhayati Olii, SE, MH dan Kepala Seksi PUG, Titi Kristiany Margono (Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo), serta Direktur LSM yang bergerak di bidang PUG, Women Institute of Research and Empowerment of Gorontalo (WIRE-G), Kusmawaty Matara, MA.

Dalam sambutan sekaligus pembukaan FGD, Fahma memaparkan tujuan implementasi PUG di Kementerian Keuangan meliputi tiga aspek, yaitu (i) memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Keuangan telah berlaku adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki; (ii) memastikan adanya keberlanjutan pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kementerian Keuangan, dan (iii) memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan. Fahma juga menekankan peran strategis Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam menghilangkan kesenjangan, diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut. “Peranan dari masyarakat dalam mengawal strategi pengarusutamaan gender perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagai salah satu prasyarat diimplementasikannya PUG pada kantor-kantor pemerintahan. Pandangan dan usulan dari masyarakat, khususnya yang fokus bergerak dalam permasalahan gender, sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang tidak dapat diperoleh oleh pemerintah secara langsung sehingga keputusan yang akan diambil oleh pemangku kebijakan nantinya memenuhi kriteria yang responsif gender”, lanjut Fahma.

Dalam sesi pemaparan materi, materi I disampaikan oleh Titi Kristiany Margono menguraikan capaian implementasi PUG di Provinsi Gorontalo yang mencakup 7 Prasyarat Implementasi PUG, yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Alat Analisis, Data Terpilah, dan Peran Serta Masyarakat. Pada sesi kedua, materi disampaikan Kusmawaty Matara yang memaparkan advokasi PUG di Gorontalo serta kesenjangan gender di berbagai bidang, meliputi pendidikan, kesehatan, dukcapil, politik dan hukum, ketenagakerjaan, ekonomi, perlindungan anak dan perempuan, serta infrastruktur dasar. Sementara dalam sesi ketiga, materi dibawakan Rino Radiansyah, yang memaparkan progres implementasi PUG di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi bersama “Membangun Gorontalo dengan Semangat PUG”. (DvL)

  • Whatsapp

Index Berita