Rp909,28 M untuk Sejahterakan Masyarakat Boalemo

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo - Tahun 2019 nanti, Kabupaten Boalemo akan menerima aliran dana APBN sebesar Rp909,28 M. Kucuran dana tersebut meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga sebesar Rp141,82 M serta alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp767,46 M. Belanja satker terdiri dari 21 DIPA Kewenangan Kantor Daerah sebesar Rp124,88 M dan 3 DIPA Tugas Pembantuan sebesar Rp16,94 M. Sementara alokasi belanja transfer meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (Rp8,93 M), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp1,18 M), Dana Alokasi Umum (Rp468,93 M), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp135,74 M), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Rp62,89 M), dan Dana Desa (Rp90,32). Kepastian ini terungkap dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2019 untuk Kabupaten Boalemo, Senin (17/12), di Aula BAPPEDA Kabupaten Boalemo.

Bupati Boalemo, H. DarwiS Moridu menyerahkan DIPA secara langsung kepada seluruh Kepala Satker yang hadir. Dalam sambutannya Darwis berpesan agar pelaksanaan anggaran nantinya dapat dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dengan telah diserahkannya DIPA, diharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran Satker dapat segera memulai pelaksanaan kegiatan. Hal ini merupakan komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu sehingga dapat berdampak lebih besar kepada perekonomian regional,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf sebagai wakil Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di wilayah Boalemo menyampaikan laporan pengantar. Abdul memaparkan bahwa alokasi DIPA terbesar untuk satker di Boalemo diperoleh Polres Boalemo, Kantor Kemenag Boalemo, dan KPU Boalemo. “Diperlukan koordinasi antara satker instansi vertikal, pemda, dan KPPN Marisa agar pelaksanaan anggaran nantinya dapat berjalan efektif dan berdampak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma yang turut hadir dalam acara tersebut mengajak kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemda untuk terus mengawal dan memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di masing-masing unit demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. “Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang setiap tahun. Kondisi ini kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas.” Tegas Fahma. (DvL)

  • Whatsapp

Index Berita