Wagub Serahkan Daftar Alokasi Dana TKDD 2019 Kepada Bupati/Walikota

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo - Jumat (14/12), Belanja Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp6,75 T telah dialokasikan Pemerintah Pusat untuk wilayah Gorontalo dalam APBN 2019. Jumlah tersebut naik 3,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi belanja ini meliputi Dana Alokasi Umum (Rp4,17 T), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp841,84 M), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Rp833,67 M), Dana Bagi Hasil Pajak (Rp85,25 M), Dana Bagi Hasil SDA (Rp16,27 M), Dana Insentif Daerah (Rp165,36 M) dan Dana Desa (Rp636,61 M). Khusus untuk Dana Desa, alokasi tahun 2019 meningkat sebesar Rp96,02 M atau 17,76 persen dibandingkan tahun 2018.

Anggaran Dana Desa Tahun 2019 disasarkan untuk pembangunan sarpras, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Harapannya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, kelestarian lingkungan, dan penguatan tata kelola desa yang demokratis. Hal ini terungkap dalam laporan pengantar yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana TKDD Tahun 2019, di Gedung Belle Li Mbui, Jumat (14/12). Dalam acara ini diserahkan Daftar Alokasi Dana TKDD Tahun 2019 untuk Wilayah Gorontalo oleh Wakil Gubernur Gorontalo kepada seluruh Bupati/Walikota.  

Dalam Sambutannya, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim berpesan agar seluruh perangkat daerah memperhatikan arahan Presiden dalam pelaksanaan anggaran 2019. Salah satunya yaitu perencanaan dan penggunaan anggaran harus fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, anggaran agar difokuskan pada kegiatan utama yang dirasakan rakyat dan melakukan pembatasan/penghematan belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium. Perlu juga diperhatikan publikasi informasi mengenau program-program pemerintah untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Tentunya himbauan tersebut akan dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi dan sinergi pihak-pihak terkait”, ujar Idris. (DvL)

  • Whatsapp

Index Berita