Wakil Bupati Kab.Bone-Bolango: Kesuksesan Pelaksanaan Pilkada Bukanlah Semata Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara

iwanismail, 26 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Bone-Bolango - Wakil Bupati Kab.Bone Bolango rapat bersama Bawaslu bahas kebutuhan anggaran dalam rangka pilkada padan tahun 2020 mendatang 25/09 bertempat di Aula Kantor BupatiKab.Bone Bolango.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kab.Bone Bolango H.Moh.Kilat Wartabone mengatakan kalau kesuksesan pelaksanaan Pilkada bukanlah tanggung jawab lembaga penyelenggara semata baik itu Bawaslu dan KPU, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk juga di dalamnya pemerintah daerah.

”Hari ini sudah tanggal 25 September berarti tinggal enam hari lagi penandatanganannya. Sementara antara Bawaslu dengan pemerintah daerah belum ada kesepakatan nominal nilai anggaran hibah yang akan dituangkan dalam NPHD tersebut, karena mengingat pembahasan kebutuhan anggaran Bawaslu sendiri terus dipacu karena mengingat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019.,maka  setelah rapat pembahasan ini, baik tim Bawaslu dan juga tim TAPD Kabupaten Bone Bolango untuk segera bersama-sama merancang dan menyatukan persepsi

”Segera dibahas dan difinalkan secara bersama-sama. Kemudian hasilnya nanti kita akan disampaikan ke Bupati, agar supaya persoalan anggaran hibah Bawaslu ini secepatnya bisa diselesaikan, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 harus berjalan dengan lancar, karena suksesnya Pilkada merupakan tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan penyelenggara,” tambahnya

Dilansir dari laman infopublik, Ketua Bawaslu Bone Bolango Moh. Fahri Kaluku mengatakan, rapat yang digelar itu merupakan rapat yang sudah lima kalinya dengan agenda pembahasan anggaran khusus Bawaslu Bone Bolango bersama TAPD, yang hingga saat ini belum ada kejelasan nominal yang diberikan kepada Bawaslu.

Sementara Bawaslu sendiri dipacu, tanggal 1 Oktober 2019 batas penandatanganan NPHD. Seandainya lewat tanggal 1 Oktober NPHD belum ditandatangani.

Maka pihaknya akan menyurat ke Bawaslu RI terkait dengan anggaran yang diberikan belum sesuai dengan tahapan. Karena ini akan berpengaruh pada Pilkada kedepan untuk tahun 2020.

Karena dikhawatirkan jika anggaran hibah yang diberikan ke Bawaslu tidak sesuai dengan tahapan, maka dipastikan bahwa Bawaslu tidak akan ada pengawasan di dalam Pilkada tahun 2020, kalau tidak ada pengawasan, maka itu cacat hukum terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020,”tambanya

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, pihaknya telah bermohon kepada Pemda anggaran hibah sebesar Rp18 miliar. Namun itu sudah dipres sampai pada angka Rp17 miliar bahkan terakhir sekitar Rp15 miliar.

 

Laporan : iwan ismail

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu